Jakarta - Dua calon gubernur DKI Jakarta yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Anies Rasyid Baswedan terlibat 'perseteruan' soal Kartu Indonesia Pintar (KIP). Anies mengaku program itu ditolak oleh Ahok lantaran di DKI sudah ada Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Ahok membantah tudingan Anies. Menurut dia yang terjadi bukan hanya sekadar menolak KIP. Namun dia sebenarnya tengah menyentil agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang saat itu dipimpin Anies tidak malas mencari data.
"Sebetulnya itu bukan menolak Kartu Indonesia Pintar. Saya sudah lapor Presiden sebaiknya Kementerian Pendidikan itu jangan dalam tanda kutip, jangan malas cari data karena data yang paling lengkap kan KJP," kata Ahok kepada wartawan usai mengunjungi RPTRA Kecapi di jalan Kebagusan IV, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (31/10/2016).
Padahal kata Ahok, KIP itu dirancang oleh Presiden Jokowi untuk pelajar di luar Jakarta. KJP bisa diberikan kepada warga luar kota yang sekolah di Jakarta.
Namun, kata Ahok, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tetap ngotot minta data ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Tapi kementerian ngotot, biar gampang bagi langsung ngambil datanya KJP DKI. Ya jangan dong saya bilang, kasihan kan orang Indonesia anak-anak kita yang lain di kampung-kampung yang tidak punya duit," papar Ahok.
Sementara di DKI sudah ada KJP yang besarnya Rp 600 ribu per bulan. Pelajar DKI, kata Ahok, sudah mendapatkan bantuan yang lumayan besar. Belum lagi nanti kalau mereka kuliah akan mendapatkan bantuan Rp 18 juta. Besarnya KJP per siswa itu, kata Ahok bukan ditentukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melainkan hasil riset Bank Dunia.
Ahok pun mengusulkan agar KIP yang diusulkan oleh Anies untuk pelajar DKI diberikan kepada siswa di luar Jakarta. "Kasihan kan orang Indonesia anak-anak kita yang lain di kampung-kampung yang tidak punya duit. Jakarta ini kan sudah gede bangat KJP-nya, dia bisa kuliah dikasih Rp 18 juta lagi. Itu aja asasnya," kata dia.
Adapun Anies tetap berpendapat bahwa KIP bisa melengkapi KJP. Menurut dia ada kebutuhan lain yang dibutuhkan siswa di luar KJP.
"KJP itu keuntungannya non tunai, sudah ditentukan apa saja. Kalau KIP itu sifatnya tunai dan bisa mengcover hal-hal yang tidak ada dalam KJP," kata Anies kepada wartawan saat kampanye di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (31/10/2016).
Anies menjelaskan program pendidikan bukan hanya dilakukan pemerintah provinsi DKI Jakarta. Tapi, hanya DKI yang menolak adanya KIP.
Sumber : detik
0 komentar:
Posting Komentar