Jakarta - Masalah penegakan hukum menjadi salah satu yang paling disorot dalam 2 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla. Pemerintahan Jokowi-JK dinilai lemah dalam hal penegakan hukum.
Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah penilaian tersebut. Menurut dia dalam hal pemberantasan korupsi, Indonesia menjadi salah satu negara yang paling tegas. Dia mencontohkan, belum ada dalam sejarah sebuah negara ada 10 mantan menteri dan 20 gubernur ditahan karena diduga terlibat korupsi.
Menurut JK, baru di Indonesia ada puluhan menteri dan gubernur yang ditangkap terkait kasus dugaan korupsi. "Ada nggak di dunia ini, satu masa 10 (eks) menteri ditahan, 20 gubernur sudah ditahan, Bayangkan. Ada nggak negara di dunia ini? Jangan bilang lemah, Apa yang lemah? ditangkapi segala macam orang," kata JK dalam sesi wawancara khusus dengan detikcom, Jumat (28/10/2016).
Salah satu fokus pemerintahan, kata JK adalah pada masalah penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi dan pungutan liar. Titik utamanya adalah pada masalah pelaksanaan hukum.
"Di Indonesia ini kita tidak kekurangan aturan, malah sangat berlebih aturannya. Sehingga kadangkala kita berada di hutan belantara peraturan," kata JK.
Menurut JK, pemerintah mengharapkan adanya penyederhanaan aturan-aturan dan melakukan harmonisasi terhadap aturan-aturan tersebut, termasuk pelaksanaannya. Ditambahkannya, banyak salah menafsirkan soal reformasi hukum.
"Banyak yang keliru soal reformasi hukum. Apanya reformasi? Yang ada kan pelaksanaannya. Pungli tidak perlu ada aturan baru, sejak dulu tidak boleh, tapi pelaksanannya agak lembek," kata JK.
"Ini yang pokok bukan reformasinya tapi pelaksanaannya," tambahnya.
Sumber : detik
0 komentar:
Posting Komentar